ESN, Bitung – Pemerintah Kota Bitung melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 ke Kementerian Dalam Negeri sebelum tenggat 31 Maret. Laporan itu disampaikan melalui aplikasi SILPPD.
Sekretaris Daerah Kota Bitung, Rudi Theno, mengatakan Bitung menjadi daerah pertama di wilayah Sulawesi yang menyelesaikan pelaporan tersebut. Ia didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Rio Karamoy.
“Bitung menjadi kota pertama di regional Sulawesi yang melaporkan LPPD,” ujar Rudi.
LPPD merupakan dokumen tahunan yang wajib disusun pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.
Dokumen ini memuat capaian penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan umum dan sosial, serta urusan pilihan seperti kelautan, perikanan, pariwisata, hingga perdagangan dan perindustrian. Selain itu, LPPD juga merangkum indikator kinerja kunci dari setiap organisasi perangkat daerah.
Dari laporan yang dirilis, Pemkot Bitung memaparkan capaian kinerja makro, pelayanan dasar, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, hingga realisasi anggaran dan inovasi daerah.
Secara umum, kinerja makro Kota Bitung menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 0,87 persen menjadi 77,57 pada 2025, melampaui rata-rata Provinsi Sulawesi Utara dan menempatkan Bitung pada posisi lima besar di tingkat provinsi.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan mencapai 6,67 persen. Angka ini menjadikan Bitung sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, sekaligus kontributor utama terhadap ekonomi provinsi.
Peningkatan juga terlihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang naik 10,71 persen menjadi Rp115,42 juta.
Sementara itu, indikator kesejahteraan sosial menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin turun menjadi 5,81 persen dari sebelumnya 6,27 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 7,35 persen. Ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui rasio gini, ikut membaik dari 0,374 menjadi 0,364.
Pemkot Bitung menilai capaian tersebut mencerminkan perbaikan kualitas pembangunan daerah sepanjang 2025, meski tantangan di sektor sosial dan ekonomi tetap menjadi perhatian ke depan.
