ESN, MINAHASA SELATAN — Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Lucky Tampi, memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran publikasi dan pembinaan pers yang tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2025.
Lucky mengatakan, anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) induk untuk kegiatan publikasi dan pembinaan pers di Kabupaten Minahasa Selatan hanya sebesar Rp 100 juta.
Penjelasan tersebut disampaikan Lucky kepada wartawan, Selasa (10/9/2026), menyusul adanya aspirasi dari insan pers yang berkembang dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD beberapa waktu lalu.
“Ada usulan dari teman-teman wartawan agar anggaran ini dapat ditambah, supaya dapat menampung lebih banyak media yang hadir dan terlibat dalam kegiatan publikasi,” ujar Lucky.
Ia mengungkapkan, pihak Sekretariat DPRD telah mengupayakan penambahan anggaran melalui pembahasan APBD Perubahan. Dalam proses itu, Sekwan mengusulkan tambahan sebesar Rp 150 juta.
Namun, menurut Lucky, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan membuat sejumlah pos belanja mengalami pemangkasan, sehingga usulan tersebut tidak dapat diakomodasi.
“Pada akhirnya tidak ada penambahan. Usulan pembinaan pers tidak terakomodir, sehingga anggaran yang digunakan tetap hanya yang tertata dalam APBD induk, yakni Rp 100 juta,” tegasnya.
Lucky menambahkan, anggaran yang tersedia tetap digunakan untuk mendukung pembayaran kerja sama publikasi dengan wartawan. Meski demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua media dapat terakomodasi.
“Masih ada beberapa yang belum terakomodir karena anggarannya sudah habis,” kata Lucky.
Ia berharap ke depan ada ruang pembahasan yang lebih luas agar kebutuhan publikasi dan pembinaan pers dapat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.
