ESN, Sentul – Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, didampingi Wakil Wali Kota Randito Maringka, S.Sos, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bitung menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Kehadiran Pemerintah Kota Bitung dalam Rakornas tersebut turut diikuti Ketua DPRD Kota Bitung Vivi J. Ganap, SE, Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Krisna Pramono, SH, serta Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, SIK, MH. Kehadiran lengkap unsur Forkopimda ini menjadi penegasan kesiapan Pemkot Bitung untuk bersinergi dan berkontribusi aktif bersama pemerintah pusat serta lintas sektor institusi dalam mendukung target pembangunan nasional ke depan.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dengan tujuan menyelaraskan persepsi dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah agar program prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk di Kota Bitung.
Dalam Rakornas ini, pemerintah menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan prioritas tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta membangun ekonomi yang produktif dan inklusif dengan target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.
Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan seluruh agenda strategis nasional. Kepala daerah diminta berperan aktif dalam menjaga stabilitas wilayah, mempercepat perizinan, mengawal program strategis di sektor energi dan hilirisasi, serta memastikan berbagai stimulus ekonomi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Rakornas 2026 menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah lintas sector energi, investasi, dan ekonomi ke dalam satu garis kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan pemerintah daerah sebagai ujung tombak implementasi di lapangan.
Para kepala daerah bersama Forkopimda diposisikan sebagai motor utama penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Karena itu, Rakornas ini diharapkan mampu mendorong percepatan implementasi program prioritas Presiden melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyelesaian berbagai isu strategis, serta menjembatani kebijakan nasional dengan pelaksanaan di daerah guna memastikan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan.
