ESN, Bitung – Pelayanan publik tak cukup hanya berjalan sesuai prosedur. Yang lebih penting, layanan itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Atas dasar itulah Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula BPPP Bitung, Kamis (23/7/2026), sebagai ruang dialog untuk mendengar langsung suara para pengguna layanan.
Forum tersebut menghadirkan Mashdarawang, S.Tr.Pi dan Anjas AS Komboe, AMD sebagai narasumber. Keduanya memaparkan sistem pelayanan publik yang diterapkan BPPP Bitung sekaligus membuka ruang diskusi agar masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran, maupun harapan terhadap pelayanan yang diberikan.
Bagi BPPP Bitung, Forum Konsultasi Publik bukan sekadar agenda tahunan. Forum ini menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan telah memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan perbaikan pelayanan ke depan. Pelaksanaan FKP juga merupakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
Dalam paparannya, narasumber menjelaskan bahwa BPPP Bitung memiliki sejumlah layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat sektor kelautan dan perikanan. Layanan tersebut mencakup pelatihan teknis tingkat dasar, sertifikasi uji profesi, konsultasi dan bimbingan teknis, hingga penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan kelautan dan perikanan. Seluruh layanan itu diselenggarakan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, mulai dari persyaratan, prosedur, produk layanan, tarif, hingga mekanisme penanganan pengaduan.
BPPP Bitung juga menegaskan komitmennya dalam membangun pelayanan publik yang semakin inklusif. Melalui fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang konsultasi, layanan pengaduan, hingga berbagai fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, lembaga ini berupaya memastikan setiap masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah diakses dan setara.
Suasana forum berlangsung dinamis. Berbagai masukan yang disampaikan peserta menjadi catatan penting bagi BPPP Bitung untuk terus melakukan pembenahan. Sebab, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari terpenuhinya standar administrasi, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, BPPP Bitung berharap hubungan antara penyelenggara layanan dan masyarakat tidak berhenti pada proses pelayanan semata. Dialog yang terbangun diharapkan menjadi budaya evaluasi bersama, sehingga pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan terus berkembang menjadi lebih profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
