ESN, Bitung – Pemerintah Kota Bitung di bawah kepemimpinan Wali Kota Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Randito Maringka mulai menunjukkan keseriusan dalam menata ulang pengelolaan keuangan daerah. Setelah bertahun-tahun dibayangi beban hutang warisan pemerintahan sebelumnya, pelunasan kewajiban tersebut kini mulai dilakukan secara bertahap.
Sekretaris Kota Bitung, Rudy Theno, mengungkapkan bahwa sejumlah pembayaran hutang yang sempat tertunda telah mulai direalisasikan. “Kami memprioritaskan pembayaran hutang BPJS Kesehatan, honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK), Dana Duka 2024–2025, hingga kewajiban kepada pihak ketiga,” ujar Rudy dalam keterangan resminya, Selasa, 25 Juni 2025.
Menurut Rudy, langkah ini menjadi bagian dari komitmen Hengky-Randito dalam membangun sistem tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Pembayaran dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan kas daerah.
Lebih lanjut, Pemkot juga merencanakan pencairan sisa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan, serta honorarium bagi para kepala lingkungan (pala), ketua RT, dan tenaga harian lepas (THL). Namun, realisasi program ini masih menunggu pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika capaian PAD sesuai target, maka honor-honor tersebut akan segera kami bayarkan. Prinsipnya, semua ini kami jalankan sesuai kemampuan keuangan yang ada,” ujar Rudy.
Kondisi keuangan yang sempat tertahan akibat hutang sebelumnya disebut telah menghambat berbagai program pelayanan publik, termasuk hak-hak dasar masyarakat dan ASN. Tak heran jika upaya pelunasan ini mendapat apresiasi dari publik.
Tokoh pemerhati Kota Bitung, Darma Baginda, menilai langkah yang ditempuh Pemkot saat ini mencerminkan komitmen perbaikan. “Pemerintah telah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan keuangan yang sempat menjadi polemik,” kata Darma.
Selain melunasi hutang, Pemkot juga menggenjot sektor pendapatan dengan memperkuat sistem retribusi dan mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Harapannya, stabilitas fiskal bisa segera tercapai dan roda pelayanan publik kembali bergerak tanpa kendala anggaran.
“Ke depan, evaluasi dan penyesuaian terus dibutuhkan agar pelunasan hutang bisa berlangsung adil dan proporsional tanpa mengorbankan program pembangunan,” pungkas Darma.
