ESN, Bitung — Keseriusan pemerintahan Wali Kota Bitung Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Randito Maringka (HHRM) dalam membangun daerah dari akar rumput kembali ditegaskan. Pemerintah Kota Bitung memastikan pembangunan tidak dimulai dari pusat kekuasaan, melainkan dari kelurahan sebagai titik paling dekat dengan warga.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkot Bitung mengalokasikan dana sebesar Rp 13,8 miliar yang diperuntukkan bagi 69 kelurahan di seluruh wilayah Kota Bitung. Setiap kelurahan dipastikan menerima alokasi Rp 200 juta sebagai bentuk keberpihakan nyata pada kebutuhan masyarakat tingkat bawah.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE saat memimpin rapat perdana bersama jajaran pemerintah daerah di Ruang S.H. Sarundajang, Senin (5/1/2025). Rapat ini menjadi penanda awal arah pemerintahan HHRM dalam mengonsolidasikan pembangunan lima tahun ke depan dengan fokus pada pemerataan.
“Pembangunan harus dimulai dari kelurahan. Setiap kelurahan mendapat Rp 200 juta. Ini bukan sekadar angka, tetapi wujud kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Hengky.
Menurut Hengky, pembangunan berbasis kelurahan adalah strategi utama untuk memutus ketimpangan antarwilayah. Dengan dukungan anggaran dan kewenangan yang jelas, kelurahan didorong menjadi motor penggerak pembangunan sesuai karakter dan kebutuhan warganya.
Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, S.Sos menambahkan, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh sinergi antara kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Dana ini harus benar-benar dirasakan masyarakat. Lurah adalah ujung tombak. Jangan ada ruang untuk penyimpangan,” tegas Randito.
Rapat perdana tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bitung Ir. IGN Rudy Theno, ST, MT, MAP, para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, para Camat, serta seluruh Lurah se-Kota Bitung.
Dengan alokasi anggaran Rp 13,8 miliar untuk 69 kelurahan pada 2026, pemerintahan Hengky Honandar dan Randito Maringka menegaskan arah pembangunan yang berpihak pada rakyat, tumbuh dari bawah, dan menjadikan kelurahan sebagai fondasi utama pembangunan Kota Bitung.
