ESN, Bitung — Kabar baik bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bitung. Mulai Kamis, 1 Agustus 2025, pemerintah akan mencairkan gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setelah keuangan daerah dinyatakan kembali stabil.
Kepastian ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ir. Ign Rudy Theno, ST, MT, MAP, pada Rabu, 31 Juli 2025. Ia menyebutkan bahwa proses pencairan gaji dilakukan tepat pada awal bulan menyusul pulihnya kondisi kas daerah.
“Besok gaji langsung terealisasi. TPP juga akan segera diproses, asalkan kelengkapan administrasi dari masing-masing OPD sudah lengkap,” ujar Rudy Theno.
Menurut dia, sebagian besar tagihan dari organisasi perangkat daerah (OPD) telah masuk hingga hari ini, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan tanpa hambatan. Pemerintah kota, kata Rudy, juga telah menyiapkan tim keuangan untuk mengakselerasi pencairan, terutama bagi OPD yang telah memenuhi persyaratan.
“Ini menunjukkan manajemen keuangan kita kini lebih terkontrol dan efisien,” katanya.
Pembayaran gaji dan TPP di awal bulan ini menjadi angin segar bagi ASN setelah kondisi fiskal sempat mengalami tekanan pada semester lalu. Langkah cepat yang diambil pemerintah dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap kesejahteraan pegawai dan upaya menjaga stabilitas pelayanan publik.
TPP merupakan komponen penghasilan tambahan ASN yang dibayarkan berdasarkan kinerja dan kehadiran. Karena itu, proses verifikasi administrasi dari masing-masing OPD menjadi prasyarat sebelum pencairan dilakukan.
Kebijakan ini pun disambut positif di kalangan ASN Pemkot Bitung. Banyak yang menyatakan rasa syukur karena kebutuhan menjelang bulan Agustus dapat terpenuhi.
Pemerintah berharap, dengan normalnya arus kas, bukan hanya hak pegawai yang dapat dibayarkan tepat waktu, tetapi juga program-program pembangunan dapat kembali berjalan lancar.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen kepemimpinan Wali Kota Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Randito Maringka (HHRM) dalam memperbaiki tata kelola fiskal sekaligus menjamin hak ASN tetap menjadi prioritas di tengah dinamika anggaran.
