ESN, Tondano – Alokasi pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk mendukung keberlanjutan program jaminan sosial ketenagakerjaan, terus diupayakan oleh Pemkab Minahasa.
“Itu merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pekerja,” ujar Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang (Vasung), mengungkapkan alasannya.
Pernyataan Vasung itu ia sampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Evaluasi Universal Coverage Jamsostek Kabupaten Minahasa Tahun 2025 sekaligus Perencanaan Tahun 2026, Selasa (25/11/2025).
Soal HLM kali ini, ia mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Pemkab Minahasa bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, serta memastikan optimalisasi pelaksanaan program di tahun 2026.
“Ini juga menjadi wadah evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus merumuskan langkah penguatan untuk tahun mendatang,” tukasnya.
Oleh karena itu menurut Vanda jaga menyebut pentingnya sinergi antara Pemkab Minahasa dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.
Kegiatan yang dilaksanakan di Four Points Hotel Manado dirangkaikan dengan penyerahan Pembayaran Klaim Program Perlindungan Pembiayaan APBD Kabupaten Minahasa tahun 2025.
Ikut hadir Kepala BPJS Ketenagakerjaan Minahasa Stevano Liuw beserta sejumlah pejabat Pemkab.
(Mrcl/*)
