ESN, Tondano – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Lynda Watania mengingatkan seluruh kepala sekolah (Kepsek) untuk mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal itu ditegaskan Watania saat membuka kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan yahun 2025 di Yama Resort Tondano, Rabu (25/6/25). Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah dan operator dari jenjang TK, SD, dan SMP.
Watania menyebut, Dana BOS merupakan uang negara yang wajib digunakan sesuai regulasi. Kepala sekolah, kata dia, tidak boleh memperlakukan dana tersebut seolah-olah milik pribadi.
“Dana BOS itu bukan uang kepala sekolah, tapi uang pemerintah. Karena itu, penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan main-main. Pemkab akan melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah yang tidak bekerja dengan baik dalam manajemen sekolah,” tukasnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap Dana BOS menjadi bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sekolah. Selain itu, pengelolaan dana juga harus diimbangi dengan pelaporan yang tertib dan berbasis sistem.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Minahasa, Tommy Wuwungan mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kepala-kepala sekolah yang lambat, apalagi lalai, dalam pengelolaan Dana BOS.
“Bukan hanya soal penggunaan, tapi juga pelaporan dan pertanggungjawaban. Ini bukan sekadar membuat laporan formal, tapi laporan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dia juga mengatakan, semua pelaporan Dana BOS kini harus melalui aplikasi Arkas, yang menjadi sistem resmi pengelolaan anggaran sekolah. Setiap pembelanjaan dari Dana BOS wajib diinput ke sistem tersebut untuk memastikan akurasi data dan transparansi anggaran.
“Semua pembelanjaan akan tercatat dan diawasi. Jadi kalau ada sekolah yang tidak tertib, akan terlihat. Makanya pelatihan ini penting untuk memastikan para kepala sekolah dan operator benar-benar paham prosesnya,” imbuhnya.
(Mrcl/*)
