ESN, Bitung — Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan di Kota Bitung. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bitung Tahun 2025 yang digelar di lantai empat Kantor Wali Kota Bitung, Kamis (11/12/2025).
Dalam arahannya, Randito menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi beban Dinas Sosial, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah.
“Sinkronisasi dan integrasi program harus berjalan. Jangan merasa hebat sendiri, ini adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bekerja secara kolaboratif,” ujarnya.
Randito juga memberi perhatian khusus pada ketepatan sasaran bantuan sosial. Ia mengingatkan bahwa validasi dan verifikasi data tidak boleh diabaikan.
“Pastikan setiap program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai bantuan salah sasaran atau diberikan tanpa pendataan jelas,” tegasnya.
Data menunjukkan bahwa Kecamatan Lembeh Utara dan Lembeh Selatan masih menghadapi persoalan mendasar seperti akses air bersih, listrik, dan jaringan internet. Wawali meminta perhatian khusus bagi wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi tersebut.
“Warga di Pulau Lembeh adalah bagian dari masyarakat Kota Bitung. Jangan menunggu bencana baru kita turun. Kita harus tahu jumlah warga yang layak menerima bantuan,” ucapunya.
Terkait ekonomi masyarakat, Randito meminta OPD ikut memperkuat UMKM dan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi lokal.
“Program pemberdayaan harus produktif. Masyarakat miskin perlu dibantu agar mandiri, bukan hanya diberi bantuan sesaat,” katanya.
Ia juga meminta agar UMKM lokal lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan pemerintah maupun perusahaan daerah.
Randito menyoroti meningkatnya jumlah penghuni perumahan yang bukan penduduk asli Kota Bitung. Hal ini, katanya, perlu mendapat perhatian dalam proses pendataan.
“Kita harus mengetahui dengan pasti siapa penduduk Kota Bitung agar data program kemiskinan lebih akurat,” jelasnya.
Wakil Wali Kota juga meminta Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan setiap triwulan. Evaluasi berkala diperlukan agar capaian bisa dikoreksi dan diperbaiki bila diperlukan.
Ia juga menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi. “Kita harus memastikan masyarakat Kota Bitung tidak miskin pengetahuan. Edukasi publik penting untuk meredam isu-isu yang tidak benar,” katanya.
Menutup arahannya, Randito berharap Rakor TKPK bisa menghasilkan langkah strategis dan kebijakan konkret.
“Mari kita buktikan bahwa pemerintah hadir untuk rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” tutupnya.
