ESN, Bitung — Pemerintah Kota Bitung masuk dalam daftar kota prioritas nasional dalam penguatan integrasi Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) ke dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR). Penetapan ini menempatkan Bitung sebagai salah satu kota percontohan dalam agenda transformasi kota berkelanjutan yang digagas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Kebijakan tersebut mengemuka dalam kegiatan Diseminasi Laporan Akhir Integrasi SESA dalam Penyusunan RTR yang diselenggarakan Bappenas di Jakarta, 18–19 Desember 2025. Forum ini menjadi tahap akhir dari rangkaian kajian strategis yang berlangsung sejak 2024, melibatkan pemerintah daerah, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait.
Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Bappenas menyebutkan, Bitung dipilih bersama empat daerah lain—DKI Jakarta, Palembang, Semarang, dan Balikpapan—sebagai kota pilot karena dinilai strategis dan merepresentasikan tantangan perkotaan yang kompleks, terutama dalam integrasi aspek lingkungan dan sosial.
“Integrasi SESA menjadi instrumen penting agar perencanaan tata ruang tidak semata teknis, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial,” demikian ditegaskan dalam forum tersebut.
Dalam agenda diseminasi, Kepala Dinas PUTR Rizal Sompotan sebagai perwakilan Kota Bitung turut menyampaikan pandangan dan pengalaman daerah dalam proses simulasi penerapan perangkat integrasi SESA. Pemerintah Kota Bitung juga menerima secara simbolis buku Roadmap Penguatan Integrasi SESA dalam RTR, yang akan menjadi acuan kebijakan ke depan.
Melalui program ini, Bitung diharapkan mampu memperkuat perencanaan tata ruang yang responsif terhadap isu kerentanan sosial, perubahan iklim, pengelolaan wilayah pesisir, serta dinamika pembangunan perkotaan. Pengarusutamaan aspek sosial, termasuk kelompok rentan dan kesetaraan, menjadi salah satu penekanan utama dalam penyusunan RTR berbasis SESA.
Bappenas menilai keberhasilan implementasi di kota-kota prioritas, termasuk Bitung, akan menjadi rujukan nasional dalam pelembagaan SESA pada kebijakan tata ruang di Indonesia. Dengan demikian, Bitung tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga laboratorium kebijakan bagi pembangunan kota yang berkelanjutan.
