ESN, Jakarta – Penjabat Bupati Minahasa Jemmy Stani Kumendong hadir memenuhi undangan BPK RI dalam rangka penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Seminar Nasional, Senin (8/7/2024), di Jakarta Covention Center.
Acara tersebut selain para kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, juga dihadiri Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo yang didampingi Para Menteri.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada BPK RI, yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dan fungsi pemeriksaan.
“Saya juga mengapresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” kata Jokowi.
Lanjut dikatakan Presiden, bahwa WTP yang diraih atas hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI, sudah sering disampaikan bahwa WTP bukan prestasi tapi merupakan kewajiban kita semua menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, dan uang negara.
“Untuk itu, saya mengingatkan penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah ini, pasti akan diaudit sehingga meminta pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik.
“Setiap tahun, laporan keuangan kita pasti diaudit dan diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN saya berharap dilakukan secara baik serta dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Usai membawakan sambutan, Presiden RI Jokowi, langsung membuka kegiatan penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, oleh BPK RI.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Dr Jemmy Kumendong, M.Si menyampaikam kegiatan BPK RI ini dalam rangka penyampaian hasil pemeriksaan keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tahun 2023, serta seminar nasional, capaian, tantangan dan arah ke depan.
“Kegiatan ini juga dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 dari Ketua BPK RI kepada Presiden RI,” kata Kumendong.
Perlu diketahui, menurut Kumendong, Pemkab Minahasa telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah ke 10 kali berturut-turut.
“Saya menghadiri penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2003, di Kantor BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara bulan Mei 2024 ini. Dan penghargaan yang diterima ini sudah yang ke 10 kali secara berturut-turut mendapatkan opini tersebut,” tandasnya.
(Mrcl/*)
