 |
| Ilustrasi.ist/Sndo |
ESN, Tomohon – Sekretaris Kota Tomohon Edwin Roring beserta para penjabat Pemkot Tomohon lainnya, diketahui telah melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), untuk tahun 2023.
Bahkan, Edwin Roring berdasarkan laporan pada aplikasi e-LHKPN milik KPK, telah melaporkan harta kekayaan yang dia peroleh pada tahun 2021, 2022 Dan 2023.
 |
| Tangkapan layar LHKPN Edwin Roring. |
Lalu bagimana dengan Walikota Caroll Senduk? Hasil penelusuran media ini di e-LHKPN, ternyata Caroll tidak melaporkan harta yang diperolehnya pada tahun 2022 dan 2023.
Terakhir, Caroll hanya melaporkan harta yang diperolehnya pada tahun 2021 sejumlah 39.886.369.281, meningkat tajam dari tahun sebelumnya (2019) sejumlah 35.660.696.670.
Tindakan Caroll yang tidak patuh melaporkan harta yang diperolehnya selama dua tahun berturut-turut itu, diduga sebagai upaya dirinya menyembunyikan harta yang diperolehnya selama tahun 2022 Dan 2023.
 |
| Tangkapan layar LHKPN Caroll Senduk. |
Diketahui, pada tahun 2021, Pemkot Tomohon mendapat pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 100,35 miliar, yang digunakan membangun infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, serta Sumber Daya Air (SDA).
Utang PEN tersebut kemudian mulai digunakan untuk membangun infrastruktur pada tahun 2022 dan 2023, tahun dimana Caroll tidak melaporkan hartanya ke KPK.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada oknum kepala daerah, yang meminta fee dari setiap proyek yang dibangun, baik menggunakan APBD maupun hutang pinjaman, termasuk PEN.
Dari fee proyek tersebut, tentu saja akan menambah jumlah harta setara Kas yang tercatat di rekening bank masing-masing kepala daerah yang menerima fee proyek, maupun akan menambah daftar harta benda yang dimiliki seperti mobil dan tanah.
Hal tersebutlah yang terkadang menjadi penyebab, seorang kepala daerah enggan melaporkan harta kekayaan yang diperolehnya ke KPK.
Caroll Senduk sendiri saat dikonfirmasi lewat nomor Whatsappnya, enggan menanggapi.
(Mrcl*)
