ESN, Manado — Kinerja keuangan daerah di Sulawesi Utara menunjukkan lonjakan signifikan hingga akhir Triwulan III 2025. Dari laporan konsolidasian 16 pemerintah daerah, pendapatan daerah tercatat mencapai Rp17,16 triliun, setara 97,72 persen dari target tahunan. Pencapaian ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Yang paling mencolok adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menembus Rp4,64 triliun, atau 155 persen dari target. Angka itu melonjak 145 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Lonjakan terbesar datang dari sektor pajak daerah yang meningkat drastis, terutama dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang masing-masing menyumbang lebih dari setengah triliun rupiah. Pajak rokok juga menambah tekanan positif pada pendapatan.
Di sisi lain, belanja pemerintah daerah berjalan lebih lambat. Hingga 30 September 2025, realisasi belanja baru mencapai Rp13,42 triliun, atau 76,03 persen dari pagu. Meski tumbuh 29,45 persen secara tahunan, beberapa pos masih menunjukkan serapan rendah, terutama belanja modal yang baru mencapai 25,57 persen. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran soal efektivitas pelaksanaan program strategis menjelang penutupan tahun anggaran.
Dengan pendapatan yang mengalir deras dan belanja yang belum optimal, APBD konsolidasian Pemda se-Sulawesi Utara mencatat surplus Rp3,74 triliun hingga Triwulan III. Angka itu meroket hampir lima kali lipat dibanding surplus Triwulan III 2024 sebesar Rp756,76 miliar.
Surplus besar ini menjadi sorotan tersendiri. Di satu sisi, menunjukkan kemampuan fiskal yang kuat. Namun di sisi lain, menandai adanya pekerjaan rumah besar: memastikan anggaran publik benar-benar bergerak untuk pelayanan dan pembangunan daerah sebelum tahun anggaran ditutup.
