ESN, Bitung – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Sulut (AMNS) menggelar aksi damai dan doa bersama, Rabu (09/04/2025).
Aksi tersebut sebagai simbol perlawanan nelayanan terhadap kebijakan kelautan yang dinilai semakin menyingkirkan hak hidup nelayan lokal.
Aksi tersebut digelar di tiga lokasi yang berbeda, yakni depan Lobi Kantor Walikota, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung selanjutnya PSDKP, di Kecamatan Aertembaga.
Dalam kesempatan itu Koordinator Nelayan Sulawesi Utara/Tokoh Pemuda Sulut Mario Mamuntu,S.AB berharap aspirasi mereka didengar oleh pemerintah serta pihak terkait agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat lokal.
Setelah melakukan doa bersama dan menyampaikan aspirasi, aksi berlanjut di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung dan diterima langsung oleh Perwakilan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung.
Dalam orasinya Mario Mamuntu,S.AB yang juga merupakan Ketua Brigadir Nusautara menyuarakan beberapa point. Point pertama tentang penolakan keras terhadap kehadiran kapal asing yang dianggap merampas sumber daya laut dan mengancam keberlangsungan nelayan tradisional.
Mario Mamuntu juga menegaskan penolakan terhadap sistem zonasi laut yang membatasi ruang tangkap dan mempersempit akses nelayan terhadap wilayah potensial.
Point ketiga, Mario mendesak agar pemerintah memperluas wilayah tangkap WPPNRI untuk kapal nelayan kecil hand line tuna demi menjaga kedaulatan pangan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menegaskan, jangan paksakan Nelayan Kecil Tradisional Hand Line Tuna Memasang VMS Vessel Monitoring System.
“Kami bukan kriminal, kami nelayan, kami patuh hukum dan taat akan aturan. Tapi jangan paksa kami mati pelan-pelan dengan kebijakan yang tidak berpihak,” tegas Mario dalam orasinya.
Pria vokal ini menegaskan, bahwa pembatasan zona tangkap justru menciptakan ironi, terhadap nelayan yang dulu bisa pulang dengan hasil yang memuaskan, Namun, kali ini para nelayan seringkali kembali dengan kapal tidak ada penghasilan sementara itu ongkos operasional terus melonjak.
“Kami hanya meminta satu hal yakni, hentikan pembatasan zona. Laut adalah ruang hidup kami jangan rampas hak kami untuk hidup. Nah, jika kedepan nantinya aspirasi kami diabaikan, gelombang aksi ini siap meluas ke seluruh pesisir Sulawesi Utara,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mario mengatakan, jika aksi ini tidak digubris sama sekali oleh istansi terkait, dirinya akan terus melakukan upaya-upaya mencari keadilan dan perhatian langsung ke Gubernur Sulut, Kementrian RI bahkan ke Bapak Presiden Prabowo Subianto.
“Negara tak boleh menutup mata. Kami nelayan Sulawesi Utara siap berdiri, bersuara, dan bertahan. Karena ini soal hidup atau mati,”pungkasnya dengan nada keras.
Menangapi masalah tersebut, Sekda Kota Bitung Rudy Theno mengatakan pada prinsipnya pemerintah kota Bitung mengsuport kegiatan aksi yang dilakukan para nelayan ini.
“Ada beberapa poin yang menjadi aspirasi mereka di aksi damai ini, intinya pemerintah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Bitung mengsuport,”kata Rudy.
Lanjutnya, mudah -mudahan apa yang menjadi harapan para nelayan di kota Bitung secara berjenjang bisa terpenuhi apa yang menjadi tuntutan tersebut.
“Yah, mudah-mudahan aspirasi para nelayan kita dipenuhi secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat,”ungkap Sekda.
