ESN, Bitung – Pemerintah Kota Bitung resmi memulai penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan 2025, ditandai dengan pelepasan distribusi oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, di Gudang Bulog, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Rabu (23/7/2025).
Acara ini turut dihadiri unsur pemerintah daerah, Bulog, serta instansi vertikal seperti kejaksaan dan TNI. Penyaluran ini menargetkan 10.800 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh wilayah Kota Bitung, dengan total distribusi mencapai 200 ton beras.
“Kita harapkan tidak ada lagi kesalahan dalam distribusi. Yang wajib menerima tetap harus mereka yang berhak. Tidak boleh ada manipulasi data penerima,” tegas Wali Kota Hengky.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta pengawasan ketat dari aparat penegak hukum untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
Gunakan Sistem Digital dan Pendampingan TNI
Manajer OPP Bulog Bitung, Noldy Rahmayadi, menjelaskan bahwa distribusi dilakukan secara bertahap untuk menjaga ketertiban dan mencegah penumpukan. Per hari ini, sebanyak 10.431 warga telah menerima bantuan, dengan dukungan armada distribusi yang langsung dilepas dalam kegiatan tersebut.
“Kami menggunakan sistem aplikasi dan data terverifikasi untuk memfilter penerima, agar tidak terjadi duplikasi atau salah sasaran,” jelas Noldy.
Setiap kelurahan menugaskan tiga petugas khusus untuk mendata dan mengawasi proses distribusi. Selain itu, Dinas Sosial, Perdagangan, dan Pertanian serta pendampingan TNI turut dilibatkan demi kelancaran proses.
Strategi Stabilisasi Pangan dan Pemanfaatan Jagung
Wali Kota Hengky juga menyoroti peran penting Bulog dalam menjaga stabilitas pangan dan menekan laju inflasi, tidak hanya lewat stok beras, tetapi juga jagung sebagai alternatif bahan pangan pokok.
“Selain beras, Bulog juga punya stok jagung. Ini bisa dimanfaatkan untuk diversifikasi pangan masyarakat,” kata Hengky.
Sosialisasi Melalui Platform Digital
Untuk memastikan transparansi dan meningkatkan partisipasi publik, Pemkot Bitung akan menggandeng platform digital seperti Facebook sebagai media sosialisasi dan kanal pemantauan oleh masyarakat.
Sebelumnya, rapat koordinasi telah digelar bersama seluruh kelurahan guna menyeragamkan pemahaman teknis dan menyusun alur distribusi yang akuntabel.
“Perubahan data penerima hanya bisa dilakukan lewat mekanisme resmi, tidak boleh sembarangan. Ini penting untuk menjaga integritas program bantuan,” tegas Hengky.
Ia menutup sambutan dengan ajakan agar seluruh pihak—baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat—turut mengawasi program ini agar benar-benar tepat sasaran.
“Kita pastikan prosesnya bebas dari penyimpangan. Inilah bentuk nyata kehadiran negara untuk rakyatnya,” pungkas Wali Kota Bitung.
