ESN, Minahasa Selatan — Setelah melalui rangkaian pembahasan pada Pembicaraan Tingkat Kesatu, DPRD Kabupaten Minahasa Selatan kembali melanjutkan agenda penting terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pada Sabtu, 29 November 2025, tepat pukul 00.45 WITA, lembaga legislatif tersebut resmi menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat Kedua terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Minahasa Selatan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Stefanus D. N. Lumowa, SE, didampingi Wakil Ketua Ezekiel Paruntu Stuart, SH, Sekretaris DPRD Lucky U. S. Tampi, SH, serta 27 anggota dewan lainnya.
Bupati Sampaikan Pendapat Akhir
Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH, turut hadir untuk memberikan sambutan sekaligus menyampaikan Pendapat Akhir Eksekutif terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Ia didampingi oleh Wakil Bupati, Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, SIP.
Dalam keterangannya, Bupati Wongkar menegaskan bahwa APBD 2026 disusun sebagai instrumen kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
Hadir Pejabat Pemerintah Daerah
Sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga hadir mengikuti jalannya rapat, antara lain:
- Sekretaris Daerah Glady N. L. Kawatu, SH., M.Si.
- Asisten I dan Asisten III Setdakab
- Para Kepala Perangkat Daerah
- Para Camat
- Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kehadiran jajaran pemerintah daerah tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menyelaraskan kebijakan eksekutif dan legislatif untuk penyempurnaan APBD 2026.
Forkopimda Turut Menghadiri
Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut memberikan perhatian, di antaranya:
- Perwakilan Polres Minahasa Selatan, IPTU J. Montolalu, Kapolsek Amurang
- Perwakilan Kodim 1302 Minahasa, Kapten Infanteri Hisyam Jambi, Danramil 1302-17/Motoling
Kehadiran unsur Forkopimda menegaskan sinergi lintas sektor dalam mendukung stabilitas pemerintahan dan kelancaran penyusunan kebijakan anggaran daerah.
