Example floating
Example floating
banner 325x300
BitungHeadline

Kawal Kebijakan Ekonomi Biru, KKP dan PSDKP Gelar Rakernis, Berikut Pesan Menteri Kelautan

85
×

Kawal Kebijakan Ekonomi Biru, KKP dan PSDKP Gelar Rakernis, Berikut Pesan Menteri Kelautan

Sebarkan artikel ini
ESN
Editorial Sulut News
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan sambutan dalam Rakernis 2024, Selasa (04/06/2024)

ESN, Bitung – Dalam rangka mengawal kebijakan ekonomi biru untuk
kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) melaksanakan Rapat
Kerja Teknis (Rakernis) Tahun 2024 yang digelar di Grand Kawanua Convention
Center, Manado, pada Selasa (4/6/2024).

Hal itu merupakan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dalam memperbaiki tata kelola perikanan melalui
berbagai kebijakan, seperti penangkapan ikan terukur, pengelolaan lobster,
kepiting dan rajungan serta pengelolaan perizinan berusaha berbasis risiko.

Rakernis resmi dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)
Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dengan membunyikan music tradisional
Sulawesi Utara di damping Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Steve dan PLT
PSDKP

Dalam sambutannya, Menteri KKP menyebut pemberantasan Illegal
Fishing perlu diperkuat agar dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,
khususnya kepada nelayan tradisional.

“Penguatan
pengawasan akan terus dilakukan, termasuk memantapkan infrastruktur penunjang
seperti satelit pengintai,” ujar Sakti di depan awak media.

Menurutnya,
saat ini Kementerian KKP sedang dalam proses perencanaan peluncuran satelit
pengintai yang nantinya akan terhubung ke seluruh kapal pengawas.



Kemudian
di setiap pos seperti di pos pemantauan perikanan Kota Bitung akan ikut
dibangun pusat monitoring yang targetnya menyasar nelayan tradisional.

“Ke depan kalau kita sudah tentukan teknologinya, pemerintah akan
beri bantuan untuk dipasang alat supaya bisa monitoring berapa banyak (kapal)
yang ke laut,” ujar Sakti.

Lebih
lanjut, Sakti mengaku jika penguatan pengawasan ini memang perlu dilakukan
dengan segera, karena hal tersebut akan meminimalisasi tindak pencurian
kekayaan laut Indonesia oleh kapal beserta warga asing, yang ironisnya kerap
menjalin kerja sama dengan nelayan lokal.

“Untuk itu, saya meminta seluruh otoritas terkait menjalin
sinergisitas. Kita juga harus selesaikan persoalan pencurian ikan ini, karena
ternyata para pelaku pencuri ikan dari luar justru bekerja sama dengan awak
lokal,” tandas Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

Pungkasnya,
Menteri KKP meminta seluruh otoritas terkait menjalin sinergitas. Dia pun
mengapresiasi keberhasilan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan (Dirjen PSDKP).

Rapat Kerja Teknis ini akan digelar selama empat hari, yakni dari
tanggal 04 Juni hingga tanggal 07 Juni 2024. (eko)

Example 120x600