ESN, Minahasa Selatan – Masyarakat Desa Pakuweru Utara, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang tergabung dalam Organisasi Tani Lokal (OTL), menerima kunjungan dari Komite Pembaruan Agraria (KPA) Sulawesi Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua KPA Sulut, Simon Aling, pada Senin (3/11/2025).
Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian KPA terhadap perjuangan masyarakat Pakuweru Utara yang menuntut keadilan atas lahan garapan mereka. Warga setempat selama ini mengelola lahan eks-HGU (Hak Guna Usaha) yang masa kontraknya telah berakhir sejak tahun 2008.
“Desa Pakuweru Utara saat ini menonjol dengan kasus kriminalisasi terhadap masyarakat yang menggarap di lahan eks-HGU tersebut. Beberapa petani bahkan sudah menjalani proses penyelidikan di kepolisian dan kasusnya mengarah ke kejaksaan,” ujar Simon Aling.
Simon menyayangkan kondisi ini, sebab menurutnya para petani hanya berusaha mempertahankan lahan yang telah mereka garap selama puluhan tahun. “Teman-teman petani ini justru berhadapan dengan hukum, padahal mereka hanya menanam dan mengelola tanah yang sudah tidak lagi berstatus HGU. Karena itu, KPA menelusuri akar persoalan agar tidak terjadi kriminalisasi,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa KPA bersama OTL telah membentuk struktur kepengurusan dan mendata sekitar 70 persil lahan garapan masyarakat sebagai bagian dari subjek dan objek reforma agraria. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah lama dikelola warga.
“Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria serta Perpres Nomor 62 Tahun 2023, masyarakat yang telah lama menggarap tanah eks-HGU seharusnya mendapatkan pengakuan dan hak atas tanah tersebut. Namun tentu ada tahapan administrasi yang harus dilengkapi dalam proses pengajuan ini,” tutup Simon.
(Jacky Saroinsong)
