ESN, Bitung – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi melanjutkan komitmennya menangani Persons of the Philippines Descents (PPDs). Imigrasi menggelar sosialisasi dan koordinasi lapangan di Pantai Dodik, Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sabtu pekan lalu.
Kegiatan yang dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Agato P. P. Simamora, serta perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat PPDs itu sendiri, menjadi tindak lanjut dari penyerahan 589 data digital hasil pendataan PPDs oleh Kantor Imigrasi Bitung kepada Konsulat Jenderal Filipina di Manado, 13 Agustus lalu.
Dalam sambutannya, Agato menekankan bahwa penanganan PPDs bukan hanya perkara pendataan.
“Ini soal kemanusiaan dan tanggung jawab negara mencegah statelessness. Kementerian hadir bukan sekadar menindak, tetapi juga membina dan melindungi,” katanya.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Kota Bitung melalui Asisten I, Forsman F. T. Dandel. Ia menyebut program ini memberi kepastian hukum bagi warga keturunan Filipina yang sudah lama tinggal di Bitung dan sekitarnya.
Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sulut, Ramdhani, menambahkan bahwa peran camat dan lurah penting dalam keberhasilan program karena paling memahami denyut masyarakat di lapangan.
Sementara Kepala Kantor Imigrasi Bitung, Ruri Hariri Roesman, memanfaatkan kegiatan ini untuk kembali memperkenalkan program Desa Binaan Imigrasi Taat Status Keimigrasian (PIMPASA-TASKIM), sebagai upaya membangun budaya tertib hingga tingkat desa.
Acara yang berlangsung hingga siang itu mendapat sambutan positif warga. Pemerintah pusat menegaskan akan terus mengawal proses penanganan PPDs dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, kepastian hukum, dan perlindungan hak dasar.
Program ini diharapkan menjadi model tata kelola keimigrasian di perbatasan sekaligus memperkuat hubungan Indonesia-Filipina.
