Foto Ilustrasi Intimidasi.ist.
ESN, Tomohon – Hak untuk menentukan pilihan politiknya, adalah bagian tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia.
Oleh karena itu, hak memilih seseorang itu harus dilindungi, bukan malah sebaliknya dipaksa untuk memilih atau berpihak kepada salah satu calon atau partai tertentu.
Termasuk ASN, perangkat desa/kelurahan, pala dan linmas. Meski dalam menjalankan profesi harus netral, namun hak pilih dalam pemilihan tentu tidak dihapus dan mereka bebas menentukan pilihannya masing-masing.
Negara terkhususnya Pemerintah Daerah, harus hadir dalam rangka menjamin hak konstitusi setiap warga negara dalam menentukan pilihannya sendiri.
Jika hal itu tidak dilakukan, maka Negara dan Pemerintah Daerah dibawahnya, tentu bisa disebut gagal dalam menjaga proses demokrasi yang adil dan lurus.
Seperti yang terjadi di Kota Tomohon saat ini, sudah terlalu masif intimidasi terhadap para perangkat, linmas, pala, tenaga kesehatan bahkan ASN.
Mereka dipaksa untuk berpihak kepada salah satu paslon dan partai. Jika tidak, sanksi pemecatan menanti. Memiriskan memang!
Anehnya Pemerintah dalam hal ini Pemkot Tomohon malah diam, dan seperti melegalkan hal itu terus terjadi.
Memang, beberapa kali mereka (Pemkot) selalu melakukan himbauan soal netralitas ASN, namun kejadian dilapangan justru berbicara lain.
Apakah hal itu disebabkan petahana Caroll Senduk maju lagi sebagai calon kepala daerah? entahlah.
Rocky Loho, salah seorang politisi di Kota Tomohon ikut membenarkan semakin masifnya intimidasi terhadap Linmas, Pala dan ASN, jelang Pilkada.
“Ada beberapa perangkat, linmas bahkan ASN yang datang memberikan penyataan kepada saya bahwa mereka dipaksa dan diintimidasi oleh oknum oknum tertentu, harus pasang atribut partai tertentu, jika tidak akan ada sanksi,” ujarnya.
Rocky sangat menyayangkan hal itu terus terjadi. Diapun menyebut bahwa demokrasi di Kota Tomohon saat ini, sedang tidak baik-baik saja dan perlu segera diperbaiki.
“Masyarakat Kota Tomohon adalah orang-orang cerdas, sehingga boleh menegakkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin yang lebih baik untuk Kota Tomohon ke depan,” pungkasnya.
