ESN, Minahasa Selatan – Gelombang ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif kian deras. Di berbagai daerah, demonstrasi menuntut pembubaran DPR berujung anarkis, bahkan pembakaran gedung parlemen. Namun di Minahasa Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) justru sedang membangun gedung baru bernilai miliaran rupiah, lengkap dengan tunjangan rumah Rp8 juta per bulan untuk para anggotanya.
Keputusan itu dinilai Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Aparatur Negara (LI Tipikor) Sulawesi Utara sebagai langkah yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Ketua LI Tipikor Sulut, Toar Lengkong, menilai DPRD Minsel seakan berjalan di jalur berbeda dengan aspirasi masyarakat.
“Seharusnya DPRD Minsel lebih pro kepada rakyat. Situasi sekarang sedang sulit, masyarakat butuh bantuan. Masih ada kebijakan lain yang bisa ditempuh. Kalau tetap dilaksanakan, jangan salahkan siapa-siapa bila rakyat bereaksi,” ujar Toar, Selasa, 16 September 2025.
Aspirasi yang Tersisih
Beberapa pekan sebelumnya, aliansi LSM dan organisasi wartawan mendatangi kantor DPRD Minsel, meminta dukungan atas isu perampasan aset serta problem nasional lain. Alih-alih ditanggapi serius, aspirasi itu dianggap warga hanya sebatas formalitas.
“Seandainya anggaran miliaran itu diberikan ke masyarakat, pasti lebih bermanfaat. Banyak warga yang menjerit butuh pekerjaan,” kata Noldy, warga Minsel.
Dalih Mekanisme
Sekretaris DPRD Minsel, Lucky U. S. Tampi, berkilah bahwa proyek pembangunan sudah sesuai mekanisme. Menurut dia, anggaran telah tertata dalam APBD 2025 dan proses lelang dilakukan jauh hari sebelum gelombang demonstrasi meletup.
“Pemenang tender sudah kontrak, jadi wajib dilaksanakan,” kata Tampi.
Namun, kritik tetap tak terbendung. Publik mempertanyakan logika efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yang seharusnya lebih dulu berlaku dibanding tender proyek.
“Buta Telinga”
Toar Lengkong menilai DPRD Minsel abai terhadap konteks nasional. Saat kepercayaan publik terhadap parlemen tengah merosot tajam, mereka justru sibuk membangun citra lewat gedung baru.
“Kebijakan itu memberi kesan mereka buta telinga terhadap penderitaan rakyat,” katanya.
Bagi Toar, langkah DPRD Minsel bukan hanya soal gedung, tapi soal arah politik: apakah masih berpihak pada rakyat atau justru terjebak pada kepentingan internal.
“Kalau terus seperti ini, potensi reaksi publik di Minsel tinggal menunggu waktu,” ujarnya.
